Lebih spesifik, menurut pendapat Hamied, ormas-orman yang sudah jelas melakukan aksi korupsi terhadap masyarakat, terutama para pedagang dan UMKM, sebaiknya dibubarkan.
, Rabu (12/2/2025).
Hamied menyatakan, tidak lama kemudian, para ormas tersebut malah diberi perhatian oleh pemerintah, dengan alasan membina ormas demi kebermanfaatan bagi bangsa.
"Ada manfaatnya! Mereka yang ada membuat warga meresahkan," katanya.
Hamied menyebutkan Pemerintah harus memberikan perhatian untuk menangani masalah pungli yang semakin marak. Mengingat banyak warga yang menjadi korban. Seperti informasi dari Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia yang menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang gagal dan meninggalkan kawasan industri karena dampak dari premanisme organisasi.
Menurut saya, bagi pemerintah Prabowo untuk mengatasi masalah ini. Sebenarnya premanisme ini sudah benar-benar menimbulkan kekhawatiran, apalagi sampai ada kabar bahwa investasi gagal karena itu. Ya pasti, karena di bawahnya (akar rumput), sudah diselimuti oleh mereka jauh-jauh lama,” kata Hamied.
Menurut pengakuan Hamied, ia juga sering kali dikunjungi sekelompok orang yang mengaku dari organisasi massa (ormas) yang meminta biaya iuran. Ia mengatakan, para pemilik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah yang paling sering mengalami praktik korupsi dalam bentuk pemungutan liar (pungli).
Hamied mengungkapkan bahwa pungli yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut berkedok iuran keamanan atau pembinaan. Mereka mengaku sebagai ‘pemuda sini’ atau ‘masyarakat sini’ yang menyebut akan mengamankan kegiatan bisnis warungnya. Ada beberapa uang yang kerap diminta oleh para pelaku. Dalam prakteknya, para pelaku kadangkala menggunakan seragam ormas dan membawa surat lengkap dengan kop atau logo ormasnya.
"Minta jadi Rp 100 ribu—Rp 200 ribu," katanya.
Menurut pengalamannya, Hamied mengaku melakukan perlawanan ketika pelaku meminta iuran yang lebih tinggi. Ia tidak ragu-ragu untuk mengajak pelaku pungli untuk berduel.
Menurut penuturannya, para pelaku pungli tersebut sering berdalih bahwa uang iuran keamanan atau pembinaan tidak lain akan manfaatnya dialirkan kepada masyarakat. Terutama para pelaku pungli itu mengetahui bahwa Hamied adalah seorang pendatang.
Selain itu, menurut cerita Hamied, ormas yang sering mendatangi warung-warung untuk meminta pungutan berasal dari lebih dari satu organisasi. Oleh karena itu, jika diladeni, iuran yang tidak resmi itu akan semakin menguras kantong para pedagang.
Kondisi itu dinilai semakin mengkhawatirkan para pedagang, meski alasan para pelaku adalah untuk 'mengamankan', nyatanya tidak aman karena juga akan diganggu ormas-ormas lainnya yang tidak mendapatkan hasil iuran.
Lantas, aksi kekerasan hingga kerusakan barang bisa terjadi. Tidak hanya itu, perampokan juga dilakukan dengan paksa. Tak heran, kadang-kadang terjadi aksi balas tembak, dan berpotensi menimbulkan korban jiwa.
Hamied menegaskan bahwa aksi premanisme yang dilakukan oleh organisasi massa tersebut sangat mengganggu para pedagang atau UMKM. Sehingga diharapkan pemerintah memberikan perhatian terhadap aksi-aksi yang meresahkan masyarakat tersebut.
“Sangat, sangat, sangat mengganggu,” tegas Hamied.
Komentar
Posting Komentar