Sebanyak sekitar 75 ribu pegawai federal menerima program pengembalian yang ditawarkan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
Kamis (13/2), pembelian saham (buyout) merupakan salah satu dari langkah Trump untuk mengurangi 2,3 juta pegawai federal – sebutan bagi pegawai negeri di Amerika Serikat, yang dia sebut tidak efektif dan bias terhadapnya.
Dia juga memerintahkan badan pemerintah untuk bersiap menghadapi pemutusan hubungan kerja skala besar, dan beberapa di antaranya telah memecat pegawai baru yang baru dipekerjakan tanpa jaminan kerja penuh.
Pejabat juga telah diminta untuk mempersiapkan diri memangkas pegawai hingga 70% di beberapa lembaga pemerintah.
Serikat pekerja mendorong anggotanya untuk tidak menerima tawaran pembelian dan menegaskan bahwa Trump tidak dapat dipercaya untuk menjalankannya.
Tawaran itu menjanjikan untuk membayar gaji dan tunjangan rutin kepada karyawan hingga Oktober tanpa memungkinkan mereka melakukan pekerjaan. Namun, tawaran itu mungkin tidak selalu berlaku. Undang-undang efisiensi akan berakhir pada 14 Maret, dan tidak ada jaminan bahwa gaji akan dibiayai setelah tanggal tersebut.
Sebelumnya, Trump menunjuk Elon Musk untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah. Departemen yang dipimpin Elon Musk ini mengaudit catatan pembayaran dalam upaya mengurangi USD 1 triliun dari anggaran federal, yang totalnya mencapai USD 6,75 triliun tahun lalu. Gaji pekerja sipil hanya mencakup kurang dari 5% dari total tersebut.
Presiden Trump mencoba melakukan penataan efisiensi dan penghematan dalam pemerintahan, salah satunya dengan mengurangi jumlah pegawai federal di lingkungan pemerintahannya. Bahkan, Presiden Trump menawarkan gantian gaji selama 8 bulan kepada mereka yang bersedia mengundurkan diri.
Sayangnya, tawaran ini tidak berlaku untuk karyawan pos, anggota militer, pejabat imigrasi, serta beberapa pekerja keamanan nasional.
Komentar
Posting Komentar