, PADANG - Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengungkapkan para pelajar yang bakal berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sekolah rakyat merupakan dari kondisi keluarga kurang mampu karena dalam proses administrasi dilakukan secara teliti dan sesuai fakta.
Ia menjelaskan bahwa dalam pembangunan sekolah, penunjukkan guru, dan pemilihan anak-anak yang pantas untuk masuk ke sekolah rakyat, berbagai langkah ditempuh. Dengan demikian, saat dieksekusi, mutu pendidikan di sekolah rakyat akan sama seperti sekolah-sekolah lainnya.
"Program sekolah rakyat ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menjamin hak-hak anak-anak bangsa agar dapat mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, ketika menerapkan program tersebut, kami sangat teliti memvalidasi data-datanya mulai dari pengajuan hingga situasi riil keluarga setiap murid. Apabila semua persyaratan terpenuhi dan segala proses sudah sesuai aturan, mereka berhak menjadi bagian dari sekolah rakyat," ungkapnya saat berada di Padang pada hari Selasa, 29 April 2025.
Dia menyebutkan bahwa prosedur tersebut dimulai dengan langkah administratif dan merujuk pada Database Sosio-Ekonomi Tunggal (DSTE). Selain itu, ada juga kunjungan ke tempat tinggal para kandidat murid di Sekolah Rakyat guna memeriksa situasi finansial keluarganya.
"Setelah itu akan ada pemeriksaan kesehatan. Apabila semua proses telah diselesaikan, dianggap memenuhi standar, dan Walikota maupun Bupati memberi persetujuan, dengan izin Allah maka pendidikan bagi masyarakat pun dapat dimulai," katanya.
Menteri yang dikenal sebagai Gus Ipul ini menekankan bahwa melihat ekspektasi besar dari Presiden Prabowo supaya pendidikan masyarakat dapat berjalan seperti diharapkan, penting bagi pemerintahan nasional untuk bekerja sama dengan pemerintah lokal serta mendukung kerja sama antara institusi pendidikan tinggi. Hal ini dilakukan guna menciptakan kesepakatan dalam visi dan misi pembangunan sekolah-sekolah tersebut.
"Maka kita berada di tempat ini (Padang) untuk melakukan koordinasi dengan pemimpin setempat, serta pastikan tidak terjadi pelanggaran aturan atau korupsi," tandasnya.
Gus Ipul pun mengungkapkan tentang kemajuan program sekolah rakyat yang saat ini sedang disiapkan agar dapat diluncurkan pada tahun 2025. Hingga kini, sudah tersedia 500 kepala sekolah potensial yang akan ditugasi sebagai pemimpin sekolah rakyat tersebut dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Tidak hanya kepala sekolah, dalam penempatan tenaga pendidik, juga akan memilih guru yang berstatus ASN hingga PPPK paruh dan penuh waktu, dan mereka merupakan SDM yang berdomisili di sesuai wilayah keberadaan sekolah rakyat.
Selain itu syarat lainnya, kata Gus Ipul, untuk mendirikan sekolah rakyat ini minimal ada lahan 7-8 hektare lebih yang bertujuan untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut. Dengan adanya luasan lahan itu, selain membangun secara fisik untuk sekolah, nantinya juga akan dibangun sarana dan prasarana pendukung lainnya.
"Makanya soal syarat mendirikan sekolah rakyat ini akan dilakukan langsung Kementerian PU," jelasnya.
Dikatakannya dalam rencana pembangunan sekolah rakyat ini, sebanyak 100 titik sekolah dari pemerintah dan 100 titik nya lagi akan dikolaborasikan dengan pihak swasta. Artinya sekolah rakyat ini, akan diperuntukan bagi SD, SMP, SMA.
"Jadi untuk tahap ini kami berharap minimal satu kabupaten dan kota di Indonesia ini punya sekolah rakyat," harapnya.
Menteri Sosial Gus Ipul mengatakan bahwa saat ini sudah ada 53 lokasi sekolah masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia dan siap diluncurkan pada awal tahun ajaran baru 2025/2026, dengan dua tempat di antaranya berlokasi di Sumatera Barat.
Dengan keberadaan 53 titik tersebut, Kementerian Sosial saat ini tetap melanjutkan proses verifikasi di semua wilayah Indonesia untuk memastikan kesiapan sekolah-sekolah tersebut.
"Maka, dua lokasi yang sudah siap mengimplementasikan sekolah rakyat di Sumatera Barat terletak di Kota Padang dan Solok. Kedua wilayah ini diklaim memenuhi kriteria untuk menjalankan program sekolah rakyat," jelasnya.
Komentar
Posting Komentar