, JAKARTA — Pengusaha meminta agar pemerintah memberikan moratorium ekspor kelapa alias penangguhan sementara selama 6 bulan seiring dengan krisis bahan baku yang terjadi di dalam negeri.
Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (Hipki) Rudy Handiwidjaja memandang moratorium ekspor kelapa perlu dilakukan lantaran banyak industri yang sudah tidak bisa memproduksi kelapa bulat.
“Hipki selalu mengusulkan kepada pemerintah untuk kita lakukan moratorium ekspor kelapa, jadi kita larang ekspor kelapa selama 6 bulan,” kata Rudy saat dihubungi Bisnis, Jumat (25/4/2025).
Rudy mengemukakan bahwa pemerintah harus menerapkan penahanan sementara ekspor kelapa yang berlaku selama maksimal 6 bulan.
"Mengapa 6 bulan? Karena kami di sektor industri pun tidak ingin bersikap egois. Artinya, kami masih akan terbuka untuk melakukan ekspor," tambahnya.
Pasalnya, jika moratorium ekspor dilakukan dengan jangka waktu terlalu lama maka akan berdampak pada harga kelapa di dalam negeri yang turun, sehingga bisa merugikan petani dan pedagang.
Sayangnya, pengajuan moratorium ekspor kelapa yang bergulir sejak September tahun lalu itu belum mendapatkan sinyal dari pemerintah.
“Jangankan 6 bulan, kita mengajukan moratorium aja pemerintah ini sampai sekarang belum dengarkan, belum laksanakan. Padahal kami sudah berjuang dari mulai September 2024,” ungkapnya.
Selain moratorium ekspor, lanjut dia, pemerintah juga perlu mengenakan pungutan ekspor (PE) kelapa, sebab selama ini tidak dikenakan pajak.
"Banyak perusahaan kita saat ini telah berhenti memproduksi kelapa. Oleh karena itu, kami menginginkan moratorium dan kepastian pasokan bahan mentah," jelasnya.
Namun, jika pemerintah tidak bisa memberikan moratorium ekspor kelapa bulat, dia tetap berharap pemerintah bisa memberikan kebijakan terkait pungutan ekspor kelapa di kisaran 100–200%.
"Pajak ekspor dapat ditingkatkan hingga 100% sampai 200% untuk memperlambat pertumbuhan ekspor kelapa," terangnya.
Selanjutnya, ia menyebutkan bahwa China dan Malaysia adalah negara-negara dengan impor kelapa terbanyak dari Indonesia. Misalnya di China, mereka menetapkan kelapa sebagai bagian dari gaya hidup, yaitu mengubah minuman berbasis susu hewan menjadi vegetarian menggunakan santan kelapa.
Sektor perindustrian pengolahan kelapa sudah menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah dalam usulan moratorium ekspor produk-produk peternakan dan kehutanan dari Kemendag. Hal ini disampaikan oleh Direktur Ekspor Produk Peternakan dan Kehutanan di Kemendag, Farid Amir, sebelumnya.
Ternyata, Farid mengungkapkan bahwa aturan itu dapat mempengaruhi penurunan harga kelapa.
"Meski demikian, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan dengan matang untuk menghindari kerugian bagi para petani karena bisa berdampak pada penurunan harga kelapa," jelas Farid saat diwawancara oleh Bisnis, Kamis (24/4/2025).
Namun demikian, Farid menjelaskan bahwa keputusan pemerintah yang telah disetujui untuk mengurangi ekspor kelapa dilakukan melalui implementasi pajak ekspor pada kelapa bulat beserta hasil olahannya.
"Sejauh ini, pengeksporan kelapa belum pernah dikenakan pembatasan atau pengawasan khusus karena suplai dan permintaannya tetap stabil," jelasnya.
Akan tetapi, selanjutnya, karena fenomena El Niño, hasil panen kelapa di Indonesia mengalami penurunan, meskipun pada saat yang bersamaan, permintaannya meningkat drastis di pasaran global.
“… yang mengakibatkan pasokan bahan baku pada pengelolaan kelapa menjadi langka,” pungkasnya.
Komentar
Posting Komentar